Dari sisi regulator, Anggota BPJT Sony Sulaksono Wibowo menegaskan bahwa integrasi harus dipandang sebagai penataan jaringan jalan tol secara menyeluruh, bukan sekadar penyatuan sistem pembayaran atau penyesuaian tarif.
Penetapan tarif perlu mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk evaluasi pemenuhan SPM, penerbitan keputusan, serta sosialisasi sebelum kebijakan diterapkan. Pemerintah juga harus mempertimbangkan disparitas tarif antarruas, kemampuan membayar pengguna, karakteristik perjalanan logistik, dan dampaknya terhadap biaya distribusi.
Karena itu, angka simulasi yang muncul dalam pembahasan belum dapat dianggap sebagai keputusan final. Kepastian tarif baru dapat diperoleh setelah seluruh tahapan regulasi dan evaluasi selesai.
Baca Juga:Unggul Sisi Layanan hingga Digitalisasi, KAI Logistik Resmi Jadi BUMN Logistik Terbaik 2026Aksi Cepat Baznas Hadapi Karhutla di 3 Pulau: Siapkan Air Bersih, Dapur Air, hingga Rumah Oksigen
Bukan Sekadar Menyatukan Tarif
Bagi pelaku usaha, penerbitan Permen PU yang menjadi payung hukum integrasi tarif diharapkan dapat memberikan kepastian dalam memilih rute distribusi. Skema yang kompetitif berpotensi mengurangi beban perjalanan, meningkatkan pemanfaatan JTCC, dan memperkuat hubungan antara kawasan industri dengan pelabuhan.
Namun, pemerintah dan operator tetap perlu memastikan bahwa penyesuaian tersebut tidak menimbulkan persoalan baru pada ruas tol lain atau mengganggu keberlanjutan pengelolaan infrastruktur. Transparansi mengenai skema, tahapan keputusan, dan dampak tarif juga menjadi bagian penting dari proses integrasi.
CTP Tollways menyambut masukan dalam FGD FKBI sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan layanan JTCC sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan berharap integrasi dapat mendukung distribusi barang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar.
“Pada akhirnya, integrasi tarif bukan sekadar menyatukan skema tarif, tetapi bagaimana menghadirkan konektivitas yang lebih efisien, terjangkau, dan berkelanjutan bagi pengguna jalan serta memperkuat peran JTCC dalam mendukung kelancaran arus logistik menuju Pelabuhan Tanjung Priok,” tutup Derry.
Dengan demikian, tantangan berikutnya terletak pada kepastian payung hukum dan rancangan tarif yang benar-benar seimbang bagi pengguna, operator, serta jaringan jalan tol secara keseluruhan. Target penerbitan aturan pada November 2026 masih berupa perkiraan, sehingga pelaku usaha perlu menunggu keputusan resmi dari BPJT dan Kementerian PU. (Sigit Nugroho)