Disisi lain, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Karawang, Sofiah menjelaskan, hasil meeting dengan BKKBN pusat dan seluruh instansi dan Dinas PPKB seluruh Indonesia sepakat, bahwa idealnya ada 1 PLKB di 1 desa yang penduduknya padat.
Kabupaten Karawang, sambung Sofiah, memiliki 309 desa yang tersebar di 30 kecamatan. Untuk mendapat status ideal 1 desa 1 PLKB. Karawang sendiri masih kekurangan 103 PLKB lagi.
“Kita sudah bersurat dengan BKKBN pusat soal masalah ini. Inginnya kita juga ada penambahan. Sekaligus pengangkatan, minimal P3K untuk para PLKB yang non PNS ini,” kata Sofiah di ruang kerjanya.
Baca Juga:Pemkab Batalkan KBM di SekolahKarawang Butuh Pemimpin Visioner
Sofiah menegaskan, urusan pengendalian penduduk ini bukan hal yang main-main. Jika prajurit tempurnya di lapangan jumlahnya sangat minim. Jelas akan terpengaruh capaian target akseptor KB di Karawang.
Meskipun kondisi saat ini masih Pandemi, kata Sofiah, pihaknya tetap ingin mengajukan penambahan jumlah PLKB dan pengangkatan P3K ini, di tahun 2021 yang akan datang.
“Karena idealnya 1 desa 1 PLKB. Kita akan ajukan penambahan sekaligus pengangkatan status P3K kepada bupati Karawang, tahun 2021 nanti,” pungkasnya. (*)