“Tapi memang dari hubungan industrial ini tentu saja masih ada hal-hal yang memang di luar ekspektasi dari masing-masing. Ini yang saya kira ke depan bisa terus bisa dikonsolidasikan agar bisa ketemu titik tengah yang terbaik bagi semua pihak,” katanya.
Terkait efektivitas penetapan UMP/UMK ini bagi para pekerja, Putih menilai belum cukup efektif. Apalagi memang ada disparitas antar wilayah, sehingga masalah-masalah baru bermunculan. Yaitu, ada kecemburuan sosial terhadap upah minimum yang didapat Kabupaten Bekasi.
“Di satu sisi upah minimum yang cukup tinggi di Kabupaten Bekasi. Tapi kalau kita bedah lagi dari kebutuhan-kebutuhan kelayakan hidup, dari apa yang memang dibutuhkan oleh para pekerja, atau juga oleh masyarakat, saya rasa ini juga masih banyak yang memang belum terpenuhi. Tapi kita tidak bisa melihat dari satu sisinya saja,” tuturnya.
Baca Juga:Alhamdulillah, Citra Swarna Grande Bangun Masjid Menara 1000Ayo Urus KTP dan KK Digital di Disdukcapil Karawang
“Sekali lagi tentu harus ada keseimbangan dari kedua belah pihak, dari sisi pelaku usaha maupun juga dari unsur pekerja. Sehingga efektivitas ini bisa tercapai untuk kedua belah pihak, Ini yang terus kita upayakan, makanya ke depan agar regulasinya kita bisa perbaiki dengan mekanisme yang lebih terbuka untuk kedua belah pihak,” tutupnya. (har)