Kemudian, isu tata kelola pemerintahan juga tak luput dari kritik. Mahasiswa menyinggung dugaan lemahnya komitmen dalam pemberantasan korupsi di lingkungan birokrasi. Mereka juga mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap tenaga kerja lokal di tengah masifnya kawasan industri di Bekasi.
Tak hanya itu, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Bekasi pun ikut disorot. Mahasiswa menilai peran BUMD belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.
Menariknya, dalam forum tersebut mahasiswa juga secara terbuka menyatakan mosi tidak percaya terhadap Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Organisasi kepemudaan itu dinilai gagal menjadi representasi aspirasi pemuda, termasuk dalam memperjuangkan akses beasiswa gratis bagi mahasiswa.
Baca Juga:Begini Cara Menjadi Rajin ala Orang China : Ternyata Bukan Sekedar Kerja KerasSingkirkan Bayern Munchen! Saatnya Ucapkan Selamat : PSG di Ambang Back to Back Liga Champions
Hingga berita ini diturunkan Cikarang Ekspres belum mendapatkan keterangan dari Ketua Umum masing-masing kelompok mahasiswa Cipayung Plus Kabupaten Bekasi baik HMI Cabang Bekasi, PMII Kabupaten Bekasi dan GMNI Kabupaten Bekasi. (Iky)