Menurut dia, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi kelompok mahasiswa agar tetap menjaga kemandirian gerakan dan tidak kehilangan posisi kritis terhadap kekuasaan.
Ia menilai keterlibatan mahasiswa dalam forum atau program bentukan pemerintah memang dapat dimaknai sebagai ruang partisipasi.
Namun di sisi lain, hal itu juga berpotensi menjadi strategi kelompok kepentingan untuk mereduksi independensi gerakan mahasiswa.
Baca Juga:Begini Cara Menjadi Rajin ala Orang China : Ternyata Bukan Sekedar Kerja KerasSingkirkan Bayern Munchen! Saatnya Ucapkan Selamat : PSG di Ambang Back to Back Liga Champions
“Keterlibatan dalam program pemerintah bisa menjadi salah satu upaya kelompok kepentingan untuk mereduksi independensi,” ujarnya.
Hamluddin mengatakan mahasiswa tetap harus menjaga jarak kritis dengan pemerintah agar tidak berubah hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan.
Menurutnya, fungsi utama mahasiswa tetap sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan publik.
“Kalau mahasiswa terlalu dekat dengan kekuasaan, ada risiko fungsi kontrolnya melemah,” tandasnya.
Jadi Bagian Collaborative Governance
Berbeda, Dosen Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM Indonesia) Adi Susila, menilai pelibatan mahasiswa dalam forum strategis Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat dipandang sebagai bagian dari konsep collaborative governance atau tata kelola pemerintahan kolaboratif.
Menurut dia, pemerintah daerah saat ini memang tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan publik. Karena itu, keterlibatan berbagai unsur masyarakat dinilai menjadi hal yang wajar dalam proses pembangunan daerah.
“Prasangka baiknya, semua elemen masyarakat harusnya berpartisipasi dalam pembangunan. Pemerintah daerah tidak lagi bisa menyelesaikan permasalahan publik sendirian,” kata Adi Susila.
Baca Juga:Tidak Tayang di TV Nasional? Begini Cara Nonton Gratis Laga Semifinal Liga Champions Bayern vs PSGDisdik Kabupaten Bekasi Mulai Sosialisasi SPMB SD 2026, Orang Tua Wajib Simak Aturannya!
Ia menjelaskan, dalam konsep good governance maupun collaborative governance, pemerintah perlu berkolaborasi dengan berbagai pilar, mulai dari masyarakat sipil, korporasi atau swasta, media hingga akademisi.
Meski demikian, Adi menegaskan keterlibatan mahasiswa dalam forum bentukan pemerintah tidak seharusnya menghilangkan sikap kritis gerakan mahasiswa.
“Seharusnya tidak. Idealnya mahasiswa tetap kritis baik di dalam sistem maupun di luar sistem,” ujarnya.
Menurut dia, fungsi kontrol terhadap pemerintah tetap harus berjalan melalui mekanisme check and balances antar pemangku kepentingan. “Misalnya media bisa melakukan fungsi pengawasan atau kontrol,” tandasnya.
Sebelumnya, Cipayung Plus Kabupaten Bekasi secara lugas menyoroti sektor pelayanan publik yang dianggap belum optimal. Persoalan layanan kesehatan menjadi salah satu yang paling disorot, disusul kondisi infrastruktur jalan yang rusak di sejumlah titik, hingga masalah banjir yang terus menghantui tanpa solusi permanen.