Sementara itu, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian (Opsdal) Satpol PP Kabupaten Karawang, Tata Suparta, menyampaikan bahwa joint inspection bersama PT KAI telah menghasilkan kesepahaman awal untuk melangkah ke tahap penertiban.
Menurutnya, tahapan tersebut akan diawali dengan penyampaian surat peringatan dari PT KAI serta surat pemberitahuan dari Satpol PP kepada bangunan-bangunan yang teridentifikasi berada di area penataan.
“Joint inspection bersama PT KAI sudah dilaksanakan, dan kami sepakat untuk masuk ke langkah penertiban. PT KAI akan melayangkan Surat Peringatan 1, sementara Satpol PP akan membagikan surat pemberitahuan terlebih dahulu,” tuturnya.
Baca Juga:DPRD Karawang dan Pemda Serap Aspirasi Masyarakat, Dukung Keberlanjutan Program MBGKarawang Sudah Bergerak, Aliansi Mahasiswa Gelar Aksi Protes MBG dan KDMP yang Dinilai Merugikan Masyarakat
Ia menambahkan, berdasarkan pendataan sementara, terdapat sekitar 70 bangunan liar yang berdiri di atas lahan milik Pemerintah Daerah dan masuk dalam area penataan. Bangunan-bangunan tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari tahapan penertiban setelah proses penyampaian surat pemberitahuan dan peringatan dilakukan kepada para pihak yang menempati lokasi dimaksud.
“Untuk bangunan yang berada di atas lahan milik Pemda, berdasarkan data sementara tercatat ada sekitar 70 bangunan liar yang masuk dalam area penataan,” kata Tata.
Tata berharap seluruh tahapan penataan dapat berjalan lancar, tertib, dan mendapat dukungan dari masyarakat, sehingga upaya penataan kawasan Cikampek dapat mewujudkan lingkungan yang lebih rapi, aman, dan nyaman.
“Kami berharap masyarakat dapat memahami dan mendukung proses penataan ini, karena seluruh langkah yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan kawasan yang lebih tertib dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” tutupnya. (Siska)