KBEONLINE.ID, BEKASI – Proyek pembangunan yang dibiayai APBD Kabupaten Bekasi 2026 tak kunjung bergulir hingga memasuki triwulan III. Kondisi ini membuat pelaku usaha konstruksi lokal gerah. Mereka mendesak Pemkab Bekasi segera tancap gas sebelum waktu pelaksanaan semakin mepet dan kontraktor lokal tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri.
Ketua Gabungan Pelaksana Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Bekasi, Wasju Djuanda, mengatakan lambannya pelaksanaan kegiatan konstruksi pemerintah daerah membuat kondisi usaha para kontraktor lokal semakin tertekan.
Menurutnya, memasuki triwulan III, sejumlah kegiatan infrastruktur yang bersumber dari APBD 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan di lapangan. Padahal, waktu pelaksanaan proyek semakin terbatas.
Baca Juga:Cekcok Usai Resepsi, Dua Pria di Cabangbungin Hantam Kepala Warga Pakai BatuPenertiban PKL Karawang Wetan, Satpol PP Angkut Kios yang Terlantar
“Mau sampai kapan pelaksanaan kegiatan konstruksi di Kabupaten Bekasi tidak digelar? Ini sudah mau masuk triwulan III,” kata Wasju Djuanda ketika dihubungi Cikarang Ekspres, Selasa (11/8).
Ia mengingatkan, keterlambatan pelaksanaan proyek tidak hanya akan mempersempit waktu pengerjaan. Pemkab Bekasi juga harus menghadapi potensi kendala cuaca ketika pekerjaan fisik baru dimulai saat musim penghujan.
“Masih ada proses lainnya seperti lelang atau tender. Belum lagi kalau nanti terkendala cuaca. Jangan sampai pekerjaan baru dimulai ketika musim penghujan,” ujarnya.
Wasju menyebut, kondisi tersebut juga berdampak langsung terhadap para pelaku usaha konstruksi. Banyak kontraktor lokal yang kini minim kegiatan lantaran proyek pemerintah daerah belum berjalan.
“Pemda harus segera menggelar kegiatan konstruksi yang sudah terlalu lama belum berjalan di Kabupaten Bekasi. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena keterlambatan pembangunan infrastruktur,” tegasnya.
Tak hanya soal keterlambatan, Wasju juga menyoroti masih banyaknya kontraktor dari luar Kabupaten Bekasi yang mengerjakan proyek infrastruktur di wilayahnya.
Sementara itu, para pelaksana konstruksi lokal dinilai belum mendapatkan ruang yang cukup untuk ikut menikmati perputaran anggaran pembangunan daerah.
Baca Juga:Terbakar Api Cemburu, Pemuda di Depok Sayat Leher Pria hingga 13 JahitanJadwal Bioskop Trans TV Selasa, 11 Agustus 2026: Malam Ini Nonton Film Aksi Liam Neeson
“Saya sudah sampaikan sebelumnya kepada Plt Bupati dan para kepala dinas konstruksi, baik SDABMBK, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang maupun Disperkimtan, agar memberdayakan para pelaksana konstruksi lokal,” bebernya.
Menurut Wasju, keberadaan proyek APBD semestinya turut menjadi penggerak roda perekonomian daerah. Karena itu, ia berharap kontraktor lokal tidak hanya diberi kesempatan untuk mengerjakan proyek bernilai besar, tetapi juga kegiatan dengan nilai lebih kecil.