KBEONLINE.ID KABUPATEN BEKASI – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi menunjukkan ketimpangan. Pendapatan daerah sudah mencapai Rp3,86 triliun atau 53,14 persen dari target Rp7,28 triliun. Namun, belanja daerah baru terealisasi Rp3,66 triliun atau 47,59 persen. Yang paling mencolok, belanja pegawai sudah terserap 58,62 persen. Sementara belanja modal yang berkaitan dengan pembangunan dan pengadaan aset daerah justru baru mencapai 17,93 persen.
Berdasarkan data realisasi APBD Kabupaten Bekasi yang dikutip Cikarang Ekspres dari Sistem Informasi Keuangan Daerah per 7 September 2026, Pengelolaan target belanja modal tahun anggaran 2026 mencapai Rp849,73 miliar. Namun, realisasinya baru Rp152,38 miliar. Artinya, masih terdapat sekitar Rp697,35 miliar anggaran belanja modal yang belum terserap.
Kondisi berbeda terlihat pada belanja pegawai. Dari target Rp3,56 triliun, realisasinya telah mencapai Rp2,08 triliun atau 58,62 persen. Sementara itu, belanja barang dan jasa yang ditargetkan mencapai Rp2,21 triliun baru terealisasi Rp947,56 miliar atau 42,77 persen.
Baca Juga:30.700 Pemilih Jadi Rebutan, 5 Calon Kades Karangasih Mulai Adu Strategi Curi Hati WargaKantongi Nomor Urut 2 dan Targetkan 12.000 Suara, Petahana Kepala Desa Karangasih Samsu Dawam Pede Dua Periode
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan belanja daerah sebesar Rp7,70 triliun. Hingga data realisasi tersebut, belanja yang telah terserap baru Rp3,66 triliun atau 47,59 persen.
Di sisi pendapatan, realisasi justru sudah melewati angka 50 persen. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp7,28 triliun dengan realisasi Rp3,86 triliun atau 53,14 persen.Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga telah mencapai Rp2,37 triliun atau 55,08 persen dari target Rp4,31 triliun.
Kontributor terbesar PAD berasal dari pajak daerah. Dari target Rp3,81 triliun, penerimaan yang telah terealisasi mencapai Rp2,12 triliun atau 55,66 persen. Sedangkan retribusi daerah masih berada di bawah 50 persen. Dari target Rp473,36 miliar, realisasinya baru Rp202,24 miliar atau 42,72 persen.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menilai rendahnya serapan anggaran, khususnya belanja modal, perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Menurutnya, anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD harus diikuti dengan pelaksanaan program yang sesuai perencanaan. Jangan sampai rendahnya serapan justru membuat pelaksanaan pembangunan menumpuk menjelang akhir tahun anggaran.
“Serapan anggaran tentu harus menjadi perhatian. Kami mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap program-program yang serapannya masih rendah, khususnya belanja modal. Jangan sampai anggaran sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya justru terlambat,” ujar Ade Sukron di Cikarang Pusat, Selasa (8/9).