KBEONLINE.ID KABUPATEN BEKASI – Misi mempertahankan gelar juara umum Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026 rupanya bakal diuji dengan anggaran yang jauh lebih terbatas. DPRD Kabupaten Bekasi menyepakati tambahan Rp15 miliar untuk KONI melalui APBD Perubahan 2026.
Tambahan tersebut membuat total dukungan hibah untuk KONI Kabupaten Bekasi tahun ini menjadi sekitar Rp20 miliar, setelah sebelumnya pada APBD murni hanya dialokasikan Rp5 miliar.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Ani Rukmini mengatakan, tambahan anggaran tersebut diberikan dengan mempertimbangkan tanggung jawab daerah untuk mempertahankan prestasi olahraga yang selama ini telah diraih Kabupaten Bekasi.
Baca Juga:KSP Dudung Abdurachman Puji Karawang, Penyandang Disabilitas Disebut Tak Lagi Dibeda-bedakanPemprov Jabar Segel Tambang PT Mas Putih Belitung di Karawang akibat Kelengkapan Izin Belum Dipenuhi
“Dan kita juga amanah mempertahankan juara. Sebetulnya ini penting. Cuma memang dalam kondisi fiskal kita di 2026 memang kemudian tidak memungkinkan,” ujar Ani Rukmini di Cikarang Pusat, Selasa (15/9).
Menurutnya, tambahan Rp15 miliar dalam APBD Perubahan diharapkan mampu dimaksimalkan KONI untuk menghadapi Porprov 2026. Dengan keterbatasan tersebut, KONI diminta melakukan skala prioritas terhadap cabang olahraga yang memiliki peluang besar menyumbangkan medali.
“Semoga anggaran itu bisa dimaksimalkan oleh KONI untuk tetap bisa mempertahankan the winner,” katanya.
Meski menyetujui tambahan anggaran, Ani mengingatkan persoalan dukungan terhadap KONI seharusnya tidak selalu muncul ketika pembahasan anggaran sudah berada di DPRD. Pemerintah daerah, kata dia, semestinya sejak awal memiliki komitmen dan perhitungan yang jelas apabila prestasi olahraga memang dianggap sebagai bagian penting dari pembangunan daerah.
“Kalau anggaran-anggaran seperti ini atau kalau memang dianggap secara politis juga menjaga prestasi Kabupaten Bekasi, harusnya goodwill-nya ada di pemerintah daerah,” tegasnya.
Ani menilai kebutuhan anggaran KONI seharusnya dikaji secara matang oleh pemerintah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dengan begitu, kebutuhan pembiayaan olahraga tidak terkesan dilempar ke DPRD untuk diputuskan pada saat pembahasan anggaran.
“Kalau memang dikaji langsung berapa, jangan anggaran nggak cukup lemparnya ke Dewan. Kita sih mendorong ada penambahan, tapi kita juga mempertimbangkan fiskal kita,” ujarnya.
Baca Juga:Pemkab Karawang Resmikan Delapan Rumah Lansia di Bayur KidulAda Sidak Mendadak di Pemkab Bekasi, Plt Bupati Asep Surya Atmaja Pastikan ASN Tetap Disiplin
Keputusan penambahan Rp15 miliar tersebut, lanjut Ani, merupakan hasil pembahasan dengan mempertimbangkan analisis dan kemampuan fiskal daerah yang disampaikan eksekutif.