“Sudah hasil perubahan kita tambahin dengan analisis yang sudah disampaikan juga dari eksekutif. Kita menyepakati saja dengan angka segitu,” katanya.
Namun, Ani mengakui angka tersebut masih jauh dibandingkan kebutuhan anggaran olahraga Kabupaten Bekasi jika mengacu pada dukungan pada periode sebelumnya. Untuk mempertahankan gelar juara, kebutuhan KONI pernah berada di kisaran puluhan miliar rupiah.
“Kalau belajar historis KONI untuk menang saja kemarin sekitar Rp80 miliar, memang jauh sekali. Tapi itu risiko dengan situasi kondisi ekonomi kita seperti ini,” ungkapnya.
Baca Juga:KSP Dudung Abdurachman Puji Karawang, Penyandang Disabilitas Disebut Tak Lagi Dibeda-bedakanPemprov Jabar Segel Tambang PT Mas Putih Belitung di Karawang akibat Kelengkapan Izin Belum Dipenuhi
Di sisi lain, keterbatasan anggaran tidak bisa dilepaskan dari banyaknya kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi Pemkab Bekasi. Ani menyebut salah satunya kewajiban pembiayaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan.
“Waktu itu kita punya utang BPJS. BPJS kita harus penuh. Kalau enggak dibayar premi kita, kita enggak bisa melayani masyarakat, khususnya yang termasuk dalam desil satu sampai desil empat warga Kabupaten Bekasi,” jelasnya.
Selain BPJS, pemerintah juga masih harus mengalokasikan anggaran untuk Jamkesda serta kebutuhan penanganan sampah yang dinilai tidak kalah mendesak.
“Ada kebutuhan-kebutuhan seperti itu, belum lagi kebutuhan tentang sampah yang urgen,” imbuhnya.
Dengan total anggaran sekitar Rp20 miliar, Ani berharap KONI mampu mengatur strategi agar dana yang tersedia benar-benar diarahkan kepada kebutuhan paling prioritas.
“Semoga bisa dicukup-cukupkan oleh KONI, dimaksimalkan. Tekniknya mungkin diatur, mana yang peluang-peluang menang,” tuturnya.
Ani juga meminta persoalan pembiayaan olahraga tidak kembali terjadi pada tahun anggaran berikutnya. Menurutnya, pemerintah perlu mengunci besaran dukungan sejak tahap perencanaan anggaran sehingga kebutuhan KONI tidak kembali menjadi persoalan saat pembahasan bersama DPRD.
Baca Juga:Pemkab Karawang Resmikan Delapan Rumah Lansia di Bayur KidulAda Sidak Mendadak di Pemkab Bekasi, Plt Bupati Asep Surya Atmaja Pastikan ASN Tetap Disiplin
Ia menyebut pembahasan kebutuhan hibah KONI untuk 2027 sudah mulai dilakukan. Karena itu, Ani berharap besaran anggaran nantinya benar-benar ditetapkan sejak awal oleh pemerintah melalui TAPD.
“Kita minta juga. Makanya tadi saya tanya, kita bahas juga untuk 2027, clear belum yang untuk hibah? Sudah, katanya,” ujarnya.
“Kita maunya yang seperti itu dikunci dari pemerintah daerah, dari TAPD. Berapa, kunci saja. Kalau memang prestasi itu menjadi kebutuhan,” sambung Ani.