“Kenapa kita harus datang ke dinas-dinas yang memang pendapatan? Karena kita harus bayar Kartu Indonesia Sehat, Kartu Bekasi Sehat,” ujarnya.
Ia menyinggung kebutuhan rumah sakit yang juga harus dipenuhi pemerintah, termasuk untuk pengadaan obat. Menurutnya, pendapatan daerah pada akhirnya kembali digunakan untuk membiayai pelayanan masyarakat.
“Rumah sakit hari ini kekurangan anggaran. Untuk pembelian obat dari mana kalau bukan dari sini?” tegas Asep.
Baca Juga:Jajanan Viral dan Harganya Murah di Karawang: Lumpia Beef dengan Topping Saus BeragamKabar Baik Warga Bekasi MRI di RSUD Kabupaten Bekasi Kini Bisa Ditanggung BPJS
Asep menilai masih banyak masyarakat yang mempertanyakan manfaat pajak yang mereka bayarkan. Padahal, penerimaan tersebut digunakan kembali untuk berbagai kebutuhan publik, termasuk pelayanan kesehatan.
Ia mencontohkan pembiayaan pasien dengan kebutuhan medis tertentu seperti penyakit jantung yang membutuhkan biaya tidak sedikit.
“Kadang-kadang masyarakat mengatakan, ‘Wah pajak mah gini, tapi ya buat masyarakat.’ Ya buat masyarakat itu bayar BPJS, rumah sakit kita terlayani untuk pasien-pasien yang memang berkebutuhan khusus,” jelasnya.
Selain kesehatan, pendapatan daerah juga menjadi salah satu penopang pembangunan infrastruktur.
Asep menegaskan pembangunan jalan tetap menjadi kebutuhan penting yang harus dipenuhi pemerintah. “Untuk infrastruktur, bangun jalan itu penting,” katanya.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur juga berkaitan dengan target yang ditetapkan pemerintah provinsi.
Karena itu, kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pendapatan menjadi semakin penting. “Karena kita juga punya target dari provinsi, infrastruktur itu mandatorinya 40 persen,” pungkasnya.
Baca Juga:Juara Bertahan Porprov Kabupaten Bekasi Diuji, Anggarannya Kini Cuma Rp20 MiliarKSP Dudung Abdurachman Puji Karawang, Penyandang Disabilitas Disebut Tak Lagi Dibeda-bedakan
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi Iwan Ridwan mengatakan, pihaknya kini tengah menggenjot sejumlah sektor potensial untuk memenuhi target penerimaan.
“Realisasi sampai dengan hari ini sudah mencapai Rp2,65 triliun dari total target Rp3,81 triliun. Kami optimistis dengan sisa waktu yang ada, tren positif ini terus terjaga melalui pengoptimalan berbagai jenis pajak daerah,” kata Iwan Ridwan.
Iwan menyebut, Bapenda juga menargetkan capaian penerimaan pada Triwulan III dapat menyentuh angka 75 persen. Karena itu, pemantauan terhadap sejumlah sektor pajak terus dilakukan agar potensi penerimaan tidak terlewat.
“Target Triwulan III sebesar 75 persen terus kami kejar. Kami akan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada dan melakukan pemantauan secara intensif terhadap wajib pajak,” ujarnya.