Usai mengecek DPMPTSP, Asep bersama Sekda menyambangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Dinas tersebut menjadi perhatian lantaran berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
Dari hasil pengecekan, Asep mengaku cukup puas. Ia menyebut kondisi pegawai di DPMPTSP maupun Disdukcapil relatif lengkap dan pelayanan berjalan cukup baik.
“Di DPMPTSP lengkap, Disdukcapil juga lengkap. Kita lihat pelayanan-pelayanan, lumayan bagus,” ungkapnya.
Baca Juga:Target Pajak Rp3,81 Triliun, Kabupaten Bekasi Baru Kantongi Rp2,65 TriliunJajanan Viral dan Harganya Murah di Karawang: Lumpia Beef dengan Topping Saus Beragam
Sidak kemudian bergeser ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Di sana, Asep mengecek capaian penerimaan pajak daerah yang menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan.
Target pajak daerah Kabupaten Bekasi hingga akhir 2026 mencapai sekitar Rp3,8 triliun. Sementara realisasi penerimaan saat ini telah mencapai Rp2,6 triliun.
“Kita ketahui dari target pajak Bapenda sampai akhir tahun Rp3,8 triliun. Sekarang sudah terealisasi Rp2,6 triliun,” jelas Asep.
Meski capaian tersebut cukup signifikan, Asep meminta Bapenda tidak berpuas diri. Ia menyebut Kepala Bapenda Iwan Ridwan optimistis penerimaan dapat mencapai sedikitnya 90 persen dari target. Namun, Asep tetap mendorong agar realisasi bisa digenjot hingga mendekati 100 persen.
“Kalau saya maksimalkan 95 persen, Pak, harus dapat. Dari pajak ini sudah bagus, kayaknya mendekati target,” tegasnya.
Menurut Asep, optimalisasi pendapatan daerah menjadi penting karena Pemkab Bekasi masih memiliki banyak kebutuhan yang harus dibiayai. Salah satunya sektor kesehatan yang membutuhkan anggaran cukup besar.
Ia mencontohkan kebutuhan pembelian obat hingga pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Termasuk pelayanan bagi pasien dengan kebutuhan medis tertentu yang membutuhkan biaya besar.
Baca Juga:Kabar Baik Warga Bekasi MRI di RSUD Kabupaten Bekasi Kini Bisa Ditanggung BPJSJuara Bertahan Porprov Kabupaten Bekasi Diuji, Anggarannya Kini Cuma Rp20 Miliar
“Karena kita harus bayar Kartu Indonesia Sehat, Kartu Bekasi Sehat. Rumah sakit hari ini kekurangan anggaran. Untuk pembelian obat dari mana kalau bukan dari sini?” ujarnya.
Selain pajak, Asep juga menyoroti sektor retribusi daerah. Ia menyebut terdapat 16 OPD penghasil yang akan dievaluasi untuk mengetahui kendala sekaligus potensi penerimaan yang belum maksimal.
“Yang perlu kita lihat tinggal dinas-dinas yang retribusi. Ada 16 dinas penghasil. Apa saja kendalanya?” katanya.
Asep menegaskan optimalisasi pendapatan daerah bukan sekadar mengejar angka dalam APBD. Penerimaan tersebut nantinya kembali untuk membiayai kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur.