Usep menambahkan, akselerasi ini juga terbantu oleh adanya aturan baru pasca-2025 lewat regulasi KLHK yang memangkas birokrasi penilaian. Jika dahulu sekolah harus mengendap selama dua tahun di tiap jenjang sebelum bisa naik kelas, kini mekanismenya jauh lebih dinamis. Sekolah tingkat SD dan SMP yang memiliki nilai standar tinggi di tingkat kabupaten bisa langsung diusulkan ke tingkat nasional, sementara untuk jenjang SMA sederajat penilaiannya langsung diakomodasi di tingkat provinsi.
Meski trennya positif, jalan menuju target 80 persen bukan tanpa hambatan. Lucky Mandra menyebutkan faktor kesiapan sarana dan prasarana penunjang lingkungan masih menjadi kendala klasik di sejumlah sekolah di Karawang. Oleh karena itu, DLH saat ini berfokus pada pemberian stimulan agar pihak sekolah mampu berbenah, mempersiapkan diri, serta melengkapi indikator penilaian secara mandiri.
Di tingkat tapak, Usep Saepul Mikdar mengidentifikasi kendala lain, seperti pergantian kepemimpinan kepala sekolah yang kerap membuat program lingkungan menjadi mandeg atau tidak berkesinambungan. Selain itu, masalah anggaran seringkali menjadi keluhan utama, padahal menurut Usep, pembiayaan Adiwiyata bisa disiasati secara kreatif melalui kolaborasi bersama warga sekolah dan komite melalui program inovatif seperti bank sampah atau pengumpulan minyak jelantah.
Baca Juga:Satgas Citarum Harum Soroti Limbah Industri di Karawang Perusahaan Bandel Terancam SanksiWarga Desa Pasirtanjung Diciduk Polisi Usai Gondol HP di Kontrakan Cikarang
Guna mengatasi rantai kendala tersebut, DLH Karawang berkomitmen untuk terus menerjunkan tim kader Adiwiyata guna melakukan pendampingan langsung, utamanya pada jenjang sekolah dasar. Langkah ini dinilai krusial guna menanamkan karakter dan mengubah pola pikir atau mindset generasi muda sejak dini agar lebih peduli terhadap keberlanjutan lingkungan hidup di masa depan.(aufa)